Pernyataan Dewan Pers Terkait Kasus Penghalangan Kerja Jurnalistik

Dewan Pers menerima informasi terkait penghalangan pelaksanaan tugas jurnalistik wartawan Tempo saat meliput di lingkungan Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis 9 Juli 2026. Jurnalis tersebut diminta oleh dua oknum aparat menghapus foto personil tentara yg bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dewan Pers menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Mengingatkan bahwa upaya menghalangi kerja jurnalistik adalah bertentangan  dengan ketentuan sebagaimana diatur UU nomor 40/1999 tentang Pers (UU Pers).

 Semua pihak seharusnya mendukung kerja jurnalistik yg dilaksanakan secara profesional demi kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui (the right to know) berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya yang menyangkut kepentingan publik.  Pers diharapkan terus bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers berharap agar kejadian yg bertentangan dengan UU Pers ini tidak terulang di masa mendatang.
Jakarta, 15 Juli 2026

Dewan Pers,
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

Ketua